Makassar Buktikan Diri di Level Nasional, Raih Predikat Kinerja Pemerintahan Terbaik 2026

Makassar – Kota Makassar kembali mencatatkan capaian di tingkat nasional. Pada Senin, 27 April 2026, pemerintah kota menerima penghargaan sebagai salah satu daerah dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan terbaik dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX 2026 yang berlangsung di Plaza Kemendagri.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Bima Arya Sugiarto kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Capaian ini menempatkan Makassar dalam jajaran pemerintah kota dengan performa terbaik secara nasional, sekaligus menjadi satu-satunya daerah dari luar Pulau Jawa yang masuk dalam kategori tersebut.

Penilaian diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025 yang dirilis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam evaluasi tersebut, Makassar mencatat skor 3,6171 dengan status kinerja tertinggi. EPPD sendiri menjadi instrumen utama pemerintah pusat dalam mengukur kualitas tata kelola daerah, mencakup aspek birokrasi, pelayanan publik, hingga capaian pembangunan.

Capaian ini tidak berdiri pada satu indikator semata. Penilaian disusun dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) seluruh provinsi dan kabupaten/kota sepanjang 2025. Hasilnya mengerucut pada sejumlah daerah dengan performa paling konsisten dan terukur, dengan Makassar termasuk dalam sembilan pemerintah kota terbaik secara nasional.

Di balik angka tersebut, terdapat gambaran yang lebih luas mengenai arah pembangunan daerah. Efisiensi anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta dorongan terhadap inovasi tata kelola menjadi bagian dari pendekatan yang dinilai mampu menghasilkan kinerja yang kompetitif. Reformasi birokrasi yang dijalankan dalam beberapa tahun terakhir juga dinilai memberikan dampak yang semakin terlihat, terutama dalam hal responsivitas layanan dan efektivitas program pembangunan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyebut capaian ini sebagai hasil kerja kolektif berbagai elemen di daerah. Pemerintah kota, DPRD, unsur Forkopimda, hingga masyarakat dinilai memiliki peran dalam menjaga arah pembangunan tetap berjalan konsisten. Penghargaan ini, menurutnya, bukan sekadar simbol, melainkan indikator bahwa sistem yang dibangun mampu berjalan secara terukur.

Lebih jauh, capaian tersebut juga menjadi penanda bahwa persaingan kinerja antar daerah semakin ketat. Dominasi kota-kota besar dari Pulau Jawa yang selama ini kuat, mulai diimbangi oleh daerah lain yang mampu menunjukkan inovasi dan efektivitas tata kelola. Makassar hadir sebagai salah satu contoh bahwa kualitas pemerintahan tidak semata ditentukan oleh skala wilayah, tetapi oleh konsistensi dalam menjalankan kebijakan.

Meski demikian, penghargaan ini tidak diposisikan sebagai titik akhir. Pemerintah kota menilai capaian tersebut sebagai dorongan untuk menjaga stabilitas kinerja, sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat melalui EPPD juga menjadi pengingat bahwa kualitas tata kelola harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Di tengah tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang cepat dan transparan, capaian Makassar memperlihatkan satu hal yang penting: bahwa kerja birokrasi yang terukur dapat diterjemahkan menjadi hasil yang nyata. Bukan hanya pada laporan, tetapi juga pada arah pembangunan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.