Menepis Isu Pemangkasan: Komitmen Anggaran Pendidikan 20% Tetap Utuh dalam APBN 2026
JAKARTA – Pemerintah secara resmi mempertegas struktur fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, khususnya terkait sektor pendidikan. Menanggapi kekhawatiran publik mengenai potensi pengalihan dana pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), otoritas terkait memastikan bahwa alokasi 20 persen anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas yang tidak diganggu gugat.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa akselerasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak terhambat. Program MBG yang menyasar jutaan siswa di seluruh Indonesia dipastikan memiliki pos anggaran tersendiri yang bersifat komplementer, bukan substitusi dari dana fungsi pendidikan yang sudah ada.
Dalam narasinya, pemerintah menekankan bahwa dana pendidikan dalam APBN 2026 akan tetap difokuskan pada peningkatan kesejahteraan guru, rehabilitasi infrastruktur sekolah, serta pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu. Sementara itu, Program MBG berdiri sebagai pilar ketahanan pangan dan kesehatan sekolah yang anggarannya bersumber dari pos cadangan prioritas nasional.
“Pemerintah menjaga mandat konstitusi dengan sangat ketat. Anggaran pendidikan 20 persen adalah batas minimal yang tetap kita pertahankan. Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi tambahan untuk memastikan anak-anak kita siap menerima materi pelajaran dengan kondisi fisik yang prima,” ungkap sumber resmi dalam tinjauan kebijakan tersebut.
Dengan kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi dikotomi antara “pintar” dan “sehat”. Sinergi antara pemenuhan gizi dan kualitas pengajaran diharapkan mampu menekan angka stunting sekaligus meningkatkan skor literasi dan numerasi nasional. Strategi ini menjadi bagian vital dari peta jalan menuju Indonesia Emas 2045, di mana ketahanan fisik dan kecerdasan intelektual berjalan beriringan tanpa harus saling memangkas anggaran satu sama lain.
