Pedagang di Makassar Bantah Pernyataan Purbaya: Masalah Utama Bukan Thrifting, Tapi Banjir Pakaian Baru Impor

Sejumlah pedagang pakaian bekas di Makassar, Sulawesi Selatan, menyanggah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai impor pakaian bekas sebagai biang kerok merosotnya industri garmen nasional. Menurut para pedagang, industri pakaian lokal justru terpukul oleh masuknya pakaian baru impor, terutama dari China dan Thailand, yang membanjiri pasar dengan harga sangat murah.

Iwan (44), pedagang pakaian bekas di Pasar Cakar Toddopuli, menyebut pelarangan impor pakaian bekas tidak bisa hanya didasarkan pada asumsi tanpa melihat kondisi sebenarnya. Ia menilai pemerintah keliru mengaitkan aktivitas thrifting dengan matinya industri garmen lokal. “Kalau mau dibilang merugikan industri lokal, seharusnya diteliti dulu. Di lapangan, yang membuat produk dalam negeri kalah itu justru pakaian baru impor dari China. Itu jumlahnya banyak sekali dan harganya jauh lebih murah,” ujarnya,Senin (27/10/2025).

Ia menambahkan bahwa harga pakaian impor baru di grosir kerap berada jauh di bawah harga produk lokal, sehingga konsumen lebih memilih barang tersebut. “Coba lihat saja di pasar-pasar grosir. Baju baru dari China dan Thailand itu harganya kadang setengah dari produk dalam negeri,” katanya.

Meski keberatan dengan tudingan yang diarahkan kepada pedagang thrifting, Iwan menegaskan ia tetap akan mengikuti keputusan pemerintah bila pelarangan impor pakaian bekas diterapkan. Namun, ia berharap ada solusi jelas bagi pedagang yang selama puluhan tahun menggantungkan pendapatan pada usaha tersebut.

“Kami ini sudah puluhan tahun berdagang. Kalau aturan mau diberlakukan, kami ikut saja. Tapi harus ada jalan keluarnya untuk kami. Jangan dilarang tanpa alasan yang kuat dan tanpa solusi,” tegasnya.
Hal senada disampaikan oleh Hj. Hartati (60), pedagang yang sudah dua dekade berjualan pakaian bekas di kawasan yang sama. Ia mengaku kebijakan pelarangan tanpa opsi alternatif akan sangat memberatkan pedagang kecil. “Kami ini hidup dari jualan cakar sejak dulu. Kalau tiba-tiba ditutup, apa lagi yang bisa kami jual?” keluhnya.

Hartati mengungkapkan bahwa seluruh modal usahanya berasal dari uang pribadi, bukan bantuan pemerintah. Karena itu, ia berharap pemerintah tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga memikirkan nasib pedagang kecil. “Modal semua dari kami sendiri, bukan dari pemerintah. Kalau nanti dilarang, apa pemerintah bisa menjamin penghasilan kami? Kalau mau buat kebijakan, tolong siapkan juga solusinya,” ujarnya.