Miris! Warga Makassar Harus Bolak-balik 4 Hari Demi Antrean BPJS Ketenagakerjaan, Kuota Hanya 25 Orang
MAKASSAR – Pelayanan di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Makassar dikeluhkan warga. Terbatasnya kuota antrean membuat masyarakat harus berjuang ekstra, bahkan ada yang terpaksa bolak-balik selama empat hari berturut-turut demi mendapatkan pelayanan.
Salah satu warga, AC (49), mengaku baru berhasil mendapatkan nomor antrean pada Jumat (13/2/2026) setelah tiga hari sebelumnya selalu gagal. Ia bahkan sudah berada di lokasi sejak pukul 05.30 WITA, jauh sebelum kantor resmi dibuka.
“Empat kali saya datang baru dapat antrean. Kemarin-kemarin saya diserobot orang, tidak bisa berdesakan,” keluh AC saat ditemui di kantor BPJS Ketenagakerjaan Makassar, Jalan Urip Sumoharjo.
Keluhan utama warga bersumber pada kuota pelayanan yang dinilai sangat minim, yakni hanya 25 nomor antrean per hari yang diterbitkan secara fisik dari dalam kantor. Kondisi ini memicu aksi saling serobot antarwarga yang sudah menunggu sejak subuh.
Kericuhan kecil pun sempat terjadi karena perebutan posisi antrean. “Kita sudah datang subuh karena takut tidak kebagian. Kalau bergeser sedikit, langsung ada yang serobot dari belakang,” jelas AC.
Hal senada dirasakan oleh Sibo Deng Iji (62), warga Jalan Andi Tonro. Ia rela datang pagi buta untuk mengurus pencairan Jaminan Kematian (JKM) mendiang suaminya yang merupakan mantan ketua RT dan Laskar Pelangi Pemkot Makassar.
Minimnya kuota ini dianggap mempersulit warga yang ingin mencairkan hak mereka, seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKM). Kabarnya, sempat ada warga yang mengamuk karena tidak mendapatkan kuota, yang kemudian direspon pihak BPJS dengan sedikit menambah jumlah antrean, meski dirasa masih kurang memadai.
“Orang bilang, ini uang saya mau saya ambil, kenapa saya disiksa? Sepertinya memang mau diperlambat,” cetus salah satu warga dengan nada kecewa.
Masyarakat berharap pihak BPJS Ketenagakerjaan Makassar segera membenahi sistem antrean dan menambah kuota harian agar proses pelayanan lebih manusiawi dan transparan.
