Makassar Siaga Kekeringan, Seberapa Siap Hadapi Dampak El Nino?

Makassar — Ancaman kekeringan mulai mengintai Kota Makassar seiring prediksi musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Pemerintah daerah menyatakan kesiapsiagaan telah ditingkatkan, namun pertanyaan yang muncul: seberapa siap sistem yang ada menghadapi dampak nyata di lapangan?

Berdasarkan prakiraan BMKG, El Nino tahun ini berpotensi lebih kuat dibanding periode sebelumnya. Fenomena ini menyebabkan penurunan curah hujan secara signifikan, yang berujung pada kemarau panjang dan meningkatnya risiko kekeringan.

Situasi ini bukan hal baru. Dalam beberapa siklus sebelumnya, El Nino telah berulang kali memicu krisis air di berbagai daerah, termasuk di Makassar. Bahkan, beberapa wilayah dilaporkan sudah mengalami keterbatasan air bersih meski belum memasuki puncak musim kemarau.

Pemerintah Kota Makassar melalui Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan kesiapsiagaan lintas sektor telah diperkuat. BPBD ditunjuk sebagai pusat komando untuk memastikan distribusi air dan penanganan krisis berjalan terkoordinasi.

Namun, tantangan tidak berhenti pada perencanaan. Distribusi air bersih di lapangan kerap menghadapi persoalan klasik: keterbatasan armada, akses wilayah, hingga potensi keterlambatan respons. Dalam kondisi krisis, aspek teknis seperti ini justru menjadi penentu efektivitas penanganan.

Di sisi lain, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah menyiapkan sejumlah posko siaga serta armada untuk mendukung penanganan kebakaran dan distribusi air. Langkah ini menjadi penting mengingat musim kemarau seringkali memperbesar risiko kebakaran di kawasan padat maupun lahan terbuka.

Meski demikian, muncul pertanyaan lanjutan: apakah kesiapan sarana dan prasarana saat ini cukup untuk menjawab kompleksitas bencana yang semakin meningkat?

Potensi dampak El Nino tidak hanya terbatas pada krisis air. Risiko kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan, dehidrasi, hingga penyakit berbasis lingkungan diperkirakan meningkat. Di sisi ekonomi, ancaman gagal panen dapat berimbas pada kenaikan harga bahan pangan.

Lebih jauh, enam kecamatan di Makassar telah dipetakan sebagai wilayah rawan terdampak, yakni Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, Ujung Tanah, Tallo, dan Panakkukang. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman bukan lagi sebatas prediksi, melainkan potensi nyata yang perlu diantisipasi secara konkret.

Pemerintah telah menekankan pentingnya kesiapan data, koordinasi, serta skenario distribusi yang terukur. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan—bukan hanya pada rencana di atas kertas.

BMKG memperkirakan puncak dampak akan terjadi hingga Oktober 2026. Waktu yang tersisa menjadi peluang sekaligus ujian: apakah kesiapsiagaan yang dibangun mampu benar-benar menjangkau masyarakat yang paling rentan?

Di tengah ancaman ini, satu hal menjadi jelas—kekeringan bukan sekadar persoalan cuaca, melainkan ujian terhadap kesiapan sistem, koordinasi, dan ketahanan kota dalam menghadapi krisis.